Pologoro -_-

..... “Pologoro” merupakan bentuk pungutan/setoran dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada perangkat desa, sebagai sumbangan dari warga untuk operasional pemerintahan desa. Sebenarnya, pungutan bernama “pologoro” tidak disebutkan dalam syarat sahnya peralihan hak atas tanah berupa jual beli di PPAT. Pologoro ini muncul dan dimunculkan oleh perangkat desa yang pada zamannya sebagai pihak yang membantu proses jual beli tanah. Karena sudah dilakukan sejak dahulu kala dan secara turun temurun, maka dianggaplah sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan, kebiasaan yang membudaya, sehingga dianggap sebagai hukum..... ( http://www.hukumonline.com ) 

Jadi benar juga kan? Pungutan Pologoro bisa dibenarkan di tingkat Desa dengan besar pungutan sesuai dengan PerDes setempat.- dan mungkin masih "dibenarkan" juga ditingkat kelurahan -.

Kalau begitu, jika pungutan yang berkaitan dengan pengurusan tanah di tingkatan setelah desa/kelurahan namanya apa??? *mikir*